Pembentukan RKUHP Dinilai Tidak Partisipatif: Memahami Meaningful Participation Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Konstitusional Fakir Miskin Dari Perspektif Konsel “WELFARE STATE”
Melawan Semangat Anti Korupsi, Perihal Penerapan Restorative Justice Bagi Pelaku Tipikor Dibawah 50 Jt
Menakar Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Pembentukan Perda Captikus di Sulawesi Utara)
Outlook Pilpres 2024, Pesta Demokrasi atau Pesta Oligarki? (Kajian Konstitusionalitas Rezim Presidential Threshold)
