actadiurna.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan Mahasiswa dari pengunjuk rasa duduk bersila di halaman depan kantor DPRD Sulut, Kairagi, Manado, Selasa (12/4/2022).
Ketua DPRD Sulut, Fransiscus Andi Silangen didampingi anggota DPRD Sulut, Melky Jakhin Pangemanan, Julius Jems Tuuk dan Fabian Kaloh mendengar langsung aspirasi mahasiswa yang sedang berunjuk rasa tersebut.
“Saya memberi apresiasi karena adik – adik menyampaikan aspirasi dengan tertib. Tadi saya mendengar semua apa yang menjadi aspirasi kalian,” tutur Silangen, di hadapan ratusan mahasiswa.
Ketua DPRD Sulut menanggapi aspirasi mahasiswa terkait penundaan pemilu, kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kenaikan bahan pangan dan BBM, Pelanggaran HAM di Papua serta revisi UU ITE dan tuntutan lain seperti desakan untuk menghentikan kriminalisasi Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.
Sebagai orang nomor satu di DPRD Sulut, dirinya mendukung aspirasi mahasiswa dan menandatangani kesepakatan aksi mahasiswa.
“Oleh karenanya, tidak ada alasan untuk tidak mendukung aspirasi kalian. Saya menandatangani ini dan akan memperjuangkan ke pusat yang punya wewenang untuk menetapkan,” pungkasnya.
Senada dengan Silangen, Tuuk mengaku bertanggung jawab atas aspirasi ini dan akan membawa persoalan ke pusat.
“Hari senin kami akan membawa persoalan ini, itu konkretnya. Dan kami membentuk tim dan kami kesana. Saya yang termasuk bertanggung jawab terhadap aspirasi, pasti,” tutur Tuuk Anggota DPRD Sulut yang juga Sekretaris Komisi IV Bidang Pendidikan itu.
Diketahui aksi mahasiswa di depan kantor DPRD Sulut tersebut berlangsung aman dan tertib. Puluhan Personel polisi mengawal aksi demo dengan humanis. (Silvia Lungi)
