actadiurna.id – Aksi unjuk rasa mahasiswa dan buruh yang tergabung dalam Fraksi Masyarakat Sulawesi Utara (Sulut), dibubarkan paksa oleh aparat Kepolisian yang berada di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulut, pada Selasa (14/03/2023).
Salah satu peserta aksi, Taufik Polii menyebutkan tuntutan utama dari Fraksi Masyarakat Sulut yaitu menuntut pihak DPR dan Presiden untuk mencabut Perpu Cipta Kerja.
“Aksi kita hari ini menolak undang-undang cipta kerja, dan beberapa tuntutan lain terkait hak-hak pekerja,” ucap Taufik dalam orasinya.
Dalam kesempatan itu, terjadi perdebatan panjang antara para mahasiswa dan pihak Kepolisian yang tidak mengizinkan peserta aksi masuk ke dalam halaman gedung DPRD Provinsi Sulut.
Anggota DPRD Provinsi Sulut, Melky Pangemanan sempat turun menyambangi peserta aksi. Namun, para mahasiswa tetap menginginkan masuk ke dalam halaman sampai akhirnya perwakilan aksi masuk kedalam gedung DPRD Provinsi Sulut.
Namun belum sempat berdiskusi, para perwakilan aksi tidak diizinkan oleh pihak Dinas Tenaga Kerja untuk menyampaikan aspirasinya di ruangan DPRD.
“Sesuai kesepakatan bahwa setiap organisasi mengutus tiga orang sebagai perwakilan namun setelah sampai di depan ruangan hanya diizinkan dua orang setiap organ,” ujar Stefan Parera sebagai perwakilan aksi.
Sementara itu para peserta aksi melanjutkan orasi-orasinya sambil membakar ban di depan pintu pagar kantor DPRD Provinsi Sulut.
Sontak tindakan tersebut langsung dibubarkan paksa oleh aparat Kepolisian yang sudah dilengkapi anti huru-hara.
Stefhan pun mengaku bahwa dirinya sempat mendapatkan tindakan represif dari salah satu anggota Kepolisian pada saat pembubaran massa aksi.
“Saya sempat dipukuli oleh seorang polisi dan bahkan bukan hanya saya, tapi ada beberapa teman saya yang sempat mendapatkan tindakan serupa,” jelas Stefhan kepada Acta diurna.
Reporter: Mesias Rombon
Redaktur: Silvia Manahampi
