actadiurna.id – Media sosial seharusnya menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan mengawasi kekuasaan. Namun, kenyataannya, ruang digital juga menjadi arena pertarungan kepentingan politik. Buzzer dapat membuat suatu narasi terus muncul hingga terlihat seolah-olah mendapat dukungan luas. Akibatnya, masyarakat berisiko menganggap sesuatu benar hanya karena ramai dibicarakan. Bagi saya, persoalan ini bukan sekadar tentang siapa yang paling banyak berbicara, melainkan siapa yang memiliki kuasa untuk membentuk cara masyarakat berpikir.
Dukungan politik merupakan hak setiap warga negara. Namun, persoalan muncul ketika dukungan dibangun melalui informasi menyesatkan, identitas palsu, atau upaya mendiskreditkan pihak yang berbeda pendapat. Saya melihat bahwa keramaian di media sosial tidak selalu mencerminkan suara mayoritas. Sebuah narasi bisa mendominasi percakapan bukan karena memiliki argumen paling kuat, melainkan karena terus diulang dan disebarkan. Jika kondisi ini dibiarkan, ruang publik berisiko menjadi tempat persaingan pengaruh, bukan ruang untuk menguji kebenaran.
Kita juga perlu memperhatikan bagaimana kritik terhadap pemerintah terkadang bergeser menjadi persoalan mengenai siapa yang menyampaikan kritik tersebut. Alih-alih membahas isi tuntutan atau kelemahan suatu kebijakan, perhatian publik justru diarahkan pada pelabelan terhadap pengkritik. Bagi saya, cara seperti ini berbahaya apabila digunakan untuk menghindari pembahasan substansial. Pemerintah dan aktor politik tentu berhak membantah kritik, tetapi bantahan seharusnya disampaikan melalui fakta dan argumentasi, bukan dengan membangun prasangka terhadap pihak yang berbeda pandangan.
Di sisi lain, masyarakat tidak boleh hanya menyalahkan buzzer atau aktor politik. Kita juga memiliki tanggung jawab untuk memeriksa informasi sebelum mempercayai dan menyebarkannya. Jangan sampai tombol bagikan menjadi lebih cepat digunakan daripada akal sehat. Meski demikian, kita perlu bersikap adil: tidak semua akun yang mendukung pemerintah adalah buzzer, dan tidak semua pesan yang viral merupakan hasil manipulasi. Tuduhan harus didukung bukti. Sikap kritis berarti berani mempertanyakan semua pihak, termasuk pihak yang pandangannya kita setujui.
Bagi saya, persoalan terbesar media sosial hari ini bukanlah banyaknya perbedaan pendapat, melainkan kecenderungan sebagian orang mengukur kebenaran berdasarkan popularitas. Sebagai mahasiswa Ilmu Komunikasi, saya percaya bahwa ruang publik yang sehat membutuhkan keberanian untuk mempertanyakan informasi, keterbukaan terhadap kritik, dan tanggung jawab dalam menyampaikan pendapat. Demokrasi tidak seharusnya ditentukan oleh siapa yang paling berisik atau paling banyak menguasai percakapan digital. Sebab, ramai bukan berarti benar, viral bukan berarti mewakili rakyat, dan kritik tidak seharusnya menjadi ancaman bagi kekuasaan yang bersedia bertanggung jawab.
Oleh: Articko Ngangangor
