Ini Dukungan Pemprov Sulut bagi Bawaslu untuk Ciptakan Pemilu Berkualitas

  • Bagikan
Drs. Steven Kandouw saat diwawancarai pewarta Acta Diurna

actadiurna.id – Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Utara (Sulut) Drs. Steven O. E Kandouw membuka kegiatan diskusi publik bertemakan ”Bahaya Politik Identitas dan Peran Bawaslu Menjaga Kualitas Pemilu 2024″ yang diinisiasi oleh Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Cabang Manado. Bertempat di sekretariat AIPI Manado, kegiatan terlaksana pada Senin (25/07/2022).

Secara langsung kepada pewarta ActaDiurna, Steven Kandouw memaparkan bentuk dukungan Pemprov Sulut terhadap Bawaslu Sulut dalam menjaga kualitas pemilu di tahun politik 2024 mendatang.

“Bentuk dukungan kami yang pertama anggaran, anggaran tidak gampang, kalau kondisi fiskal di Sulut tidak bagus-bagus amat. Kita percaya tidak ada istilah demokrasi itu murah, demokrasi itu mahal,” ungkapnya.

Ia menambahkan, “apapun ongkosnya kita harus berusaha supaya ini terpenuhi kebutuhan Bawaslu itu kita bawah dalam pembahasan – pembahasan dan penempatan anggaran jadi itu suatu wujud dari kita selaku pemerintah Sulut,” imbuhnya.

Steven yang juga sebagai Ketua AIPI Manado memaparkan bahwa politik identitas adalah momok bagi pelaksanaan pemilu, untuk itu diperlukan antisipasi agar tak terjebak di dalamnya.

“Politik identitas menjadi suatu momok yang kita semua harus antisipasi karena ini bahaya. Jangan terjebak politik identitas karena dipolitik identitas banyak yang hanya memanfaatkan padahal dia sendiri tidak betul-betul ingin menampilkan identitas,” paparnya.

Ia mengapresiasi diskusi yang diadakan. Menurutnya, dari diskusi seperti ini dapat lebih dalam memahami politik identitas dan segmentasi.

“Saya senang sekali ada diskusi ini, karena dalam batasan segmentasi politik dan politik identitas minimal perlu penajaman-penajaman agar kita semua dapat mengindentifikasi mana politik identitas dan mana segmentasi,” jelasnya.

Ia menghimbau agar seluruh komponen masyarakat saling mengingatkan atas bahaya politik identitas.

“Ini Budaya politik, semua komponen masyarakat harus terlibat pemerintah, akademik, dan tokoh-tokoh masyarakat untuk saling mengingatkan. Jika budaya politik sudah mantap, budaya politik partisipan pasti tidak akan terkontaminasi dengan politik identitas,” pungkas Steven.

Reporter: Putri Poluan

  • Bagikan