actadiurna.id — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sulawesi Utara (Sulut) sukses menggelar Diskusi Publik secara luring bertempat di Holls Coffee, Malalayang. Jumat (29/04/2022).
Mengusung tema “Menegakkan Keadilan Elektoral : Tantangan Antisipasi Pelanggaran Pemilu 2024”, diskusi ini menghadirkan tiga narasumber antara lain Herywyn Malonda dari Bawaslu Republik Indonesia, Clance Teddy selaku Direktur Forum Demokrasi Merdeka dan Kombes Pol Budy Herwanto sebagai selaku Dirintelkam Polda Sulut.
Vrenky Muluwere sebagai ketua DPD GMNI Sulut menjelaskan latar belakang dipilihnya tema diskusi kali ini.
“Sebetulnya untuk memastikan bahwa keadilan elektoral bisa diwujudkan dalam pemilu 2024 nanti dengan upaya-upaya antisipasi pelanggaran pemilu,” jelasnya.
Menurutnya keberlangsungan pemilu nanti bukan hanya tugas bawaslu saja tetapi perlu kerjasama dari berbagai pihak.
“Ini bukan hanya tugas bawaslu saja, tetapi perlu kerja bersama dengan beragam pihak. Di sini GMNI berkomitmen untuk tetap menjadi pengawal dari proses pemilu, dimana kami juga pernah terlibat sebelumnya,” ujar Vrenky.
Dengan adanya kegiatan ini ia berpesan kepada seluruh Kader GMNI Sulut agar mampu mengambil peran lebih untuk mengawal proses pemilu.
“Kader GMNI Sulut harus mampu mengambil peran lebih untuk mengawal proses pemilu. Khususnya dalam tugas-tugas antisipasi pengawasan yang bekerja sama langsung dengan penyelenggara,” pesannya.
Adapun kepada Acta Diurna, Taufik Poli selaku Moderator Diskusi Publik juga sebagai Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC GMNI Manado menyampaikan poin-poin dari masing-masing pembicara, antara lain:
1. Dr. Herwyn Jefler Hielsa Malonda, S.Pd., S.H., M.Pd., M.H. (Bawaslu Republik Indonesia).
Untuk mengembangkan kualitas SDM mengawasi pemilu, kedepan akan dilaksanakan sekolah pengawasan pemilu. Ini masih akan dirancang formulanya seperti apa, yang pasti tujuannya soal kualitas. Saya harap juga anak muda bisa ikut dalam penyelenggara Pemilu Ad Hoc.
2. Clance Teddy, S.IP (Direktur Forum Demokrasi Merdeka).
Periode kampanye dalam sistem pemilu kita terlalu lama. Alih-alih membuat masyarakat untuk mengenal calon, periode kampanye yang lama tersebut justru menjadi ajang permusuhan masyarakat akibat polarisasi politik.
3. AKBP Ferry Sitorus, S.IK., M.H., (Kasubdit Politik Intelkam Polda Sulut).
Ada berbagai macam kerawanan yang akan muncul dalam pemilu nantinya. Misalnya pengerahan massa, manipulasi, bahkan antisipasi tindak kekerasan. Tentunya ini akan diantisipasi dengan tindakan-tindakan seperti preemtif, prefentif atau represif. Patroli cyber juga akan dilakukan untuk mencegah black campaign.
Diketahui diskusi publik ini berlangsung mulai pukul 15.00 Wita.
Reporter : Milda Allo
Editor : Lady Rumondor
