AIPI : Bahaya Politik Identitas dalam Pemilu

  • Bagikan
Pamflet kegiatan

actadiurna.id– Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) cabang Manado gelar diskusi publik bertajuk bahaya politik identitas dan peran Bawaslu menjaga kualitas Pemilu 2024, bertempat di Sekretariat AIPI Cab. Manado Pada, Senin (25/07/2022).

Dalam diskusi ini, hadirkan 3 (tiga) narasumber yaitu Ferry Daud Liando selaku Waksejen PP AIPI Dr. Johny P. Lengkong, S.IP M.Si selaku Akademisi Fispol Unsrat, dan Pengasihan Amisan, S.IP. selaku Komisioner KPID Sulut, serta Dr. Herwyn J.H Malonda, M.Pd., M.H. selaku anggota Bawaslu RI sebagai keynote speaker.

Diskusi dibuka oleh Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Utara (Sulut) Drs. Steven O. E Kandouw.

Johny Lengkong sebagai pemateri pertama menjelaskan Identitas bangsa Indonesia dicirikan berbagai macam budaya, tradisi, daerah yang dikenal bhineka tunggal Ika.

“Identitas bangsa Indonesia dicirikan berbagai macam budaya, tradisi, daerah yang dikenal bhineka tunggal Ika. Nah ini merupakan identitas -identitas yang sudah melekat dalam kehidupan sosial politik kita,” ujarnya.

Diketahui materi kedua dibawakan oleh Herwyn Malonda. Namun, ada kendala yang harus ditangani langsung, maka diwakilkan oleh Awaluddin Umbola.

Sejak pilkada DKI Jakarta, isu politik identitas diangkat dalam diskusi dianggap sebagai suatu isu yang merusak.

“Isu yang diangkat adalah isu yang sangat merusak, apalagi sejak Pilkada DKI secara nasional ini menjadi dagangan para elit yang tidak bertanggungjawab,” ujar Awaluddin.

Narasumber selanjutnya, Ferry Daud Liando Menjelaskan bahwa ada perbedaan antara politik identitas dan politik sara.

“Beda politik identitas dan politik sara makanya bapak ibu dan kawan-kawan politik identitas dalam pemilu tapi politik sara,” ucapnya.

Pembahasan terakhir membahas tentang isu-isu sara yang berkembang dan viral sehingga KPID berharap stakeholder yang hadir bisa mengambil peran untuk melawan.

“Saya berharap stakeholder semua mahasiswa dan aktivis-aktivis kami berharap bisa mengambil peran untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kemajemukan dan toleransi,” ujar Pengasihan Amisan.

Komisioner KPID Sulut menghimbau masyarakat untuk dapat mengampanyekan isu-isu yang lebih konstruktif serta melawan isu-isu antisara yang setiap hari berseliweran di media sosial.

Diketahui diskusi ini dimulai jam 08.00-Selesai dan sebagian besar dihadiri dosen, organisasi kampus, mahasiswa dan mahasiswi.

Reporter Meiling K. Siape

  • Bagikan