actadiurna.id — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bersama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) gelar kegiatan KPU Goes to Campus: “The Strategic Role of Students in Regional Election” di Auditorium Unsrat, Kamis (12/09/2024).
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Rektor Unsrat Prof. Dr. Ir Oktovian Berty Alexander Sompie M.Eng, IPU. ASEAN Eng, didampingi Wakil Rektor 3 Dr. Ralfie Pinasang SH, MH dan Pimpinan-pimpinan Fakultas Unsrat.
Ketua KPU menjelaskan bahwa Pilkada menerapkan prinsip ramah lingkungan.
“Kami berupaya untuk melakukannya itu dengan prinsip ramah lingkungan, menggunakan kotak atau bilik suara sekali pakai,” jelas Kenly Poluan saat menyampaikan sambutan.
Ia juga menjelaskan bahwa bersama dengan pegiat lingkungan, KPU menerapkan pemilahan sampah setelah mengadakan kegiatan dan nantinya setelah Pilkada akan ada event pameran hasil produksi pemilahan sampah tersebut.
Dalam forum diskusi sesi pertama, yang di bawakan oleh 4 pemateri, yaitu Ketua Umum Pengurus Pusat Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (Ketum PP AIPI) Dr Alfitra Salamm, A.PU; Ketua Presidium Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jojo Rohi; Dekan FISIP Dr Ferry Daud M Liando, dan Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampow,.
Dr. Alfitra Salamm, Ketum PP AIPI sebagai pemateri pertama mengatakan, seluruh mahasiswa harus mengetahui akan pemahaman literasi pemilu. Dimana mahasiswa dapat lebih memahami lebih lanjut, bagaimana pilkada itu harus di lakukan
“Forum ini memahami dan meningkatkan literasi kepilkadaan, jadi pengetahuan tentang pilkada benar-benar harus dipahami oleh mahasiswa. Saya kira mahasiswa harus paham, sehingga dengan pemahaman literasi pemilu ini mahasiswa bisa semakin paham bagaimana pilkada itu harus di lakukan”, ujarnya.
Adapun Ketua KIPP Jojo Rohi sebagai pemateri kedua, menyampaikan bahwa demokrasi adalah hal yang sangat penting, karena dapat memberikan ruang untuk kita mengontrol kekuasaan.
“Pentingnya demokrasi karena demokrasi menyediakan ruang untuk kita mengontrol kekuasaan, maka partisipasi politik dari setiap warga negara Indonesia mau dia lulusan SD, SMP, SMA, maupun profesor sekalipun harus terlibat di dalam partisipasi politik”, pungkasnya.
Dilanjutkan dalam pemateri yang ketiga, yaitu Dekan FISIP Unsrat Ferry Liando menegaskan bahwa politik identitas itu adalah hal wajar dalam demokrasi dan tidak berbahaya, namun mempolitisasi identitaslah yang berbahaya.
“Politik identitas adalah gerakan kelompok/komunitas tertentu melalui jalur perjuangan yang mempengaruhi kebijakan. Politik identitas itu adalah hal wajar dalam demokrasi dan politik identitas itu tidak berbahaya tetapi
mempolitisasi identitas itu lah yang berbahaya”, kata Liando.
Dan pemateri yang terakhir yaitu Koordinator TePI Jeirry Sumampow, ia menyebutkan identitas dalam demokrasi dapat dilakukan akan tetapi harus di politisir dengan sebaik mungkin untuk kesuksesan pasangan calon.
“Indentitas dalam demokrasi boleh-boleh saja, tetapi di politisir sedemikian rupa untuk kontesk kemenangan pasangan calon, karena itu nilai dan prinsip tidak penting. Dan sistem pemilu kita memang menganut demokrasi populis, demokrasi populis ini memunculkan figur-figur kuat yang diterima di publik”, tutupnya.
Diketahui ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi di Unsrat menjadi peserta dalam kegiatan ini.
Reporter: Mirna Pasaribu
Redaktur: Kezia Laloan