Penulis: Ayu Pramesti
Manado Senin (26/09/2022) Pimpinan Daerah Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia Sulawesi Utara (PD KMHDI Sulut) telah terakreditasi sebagai Pemantau Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia.
Dengan dikirimnya surat instruksi dari Pimpinan pusat KMHDI kepada seluruh Pimpinan Daerah dan Pimpinan Cabang di seluruh Indonesia sehingga PD KMHDI Sulawesi Utara langsung menindak lanjuti surat tersebut dengan beraudiensi bersama Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara.
Dalam audiensi tersebut Bapak Ardiles Mewoh selaku Ketua Bawaslu Sulut menyampaikan bahwa “Kami sangat mengapresiasi inisiatif dari KMHDI Sulut untuk mendaftar diri sebagai pemantau pemilu 2024, kami sangat menerima dan membuka seluas-luasnya organisasi-organisasi mahasiswa dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam bagian pemantau pemilu,”
I Gede Narasima selaku Ketua PD KMHDI Sulawesi Utara dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa “Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Bawaslu provinsi Sulut karena sudah menerima kami untuk menyampaikan berkaitan dengan telah terakreditasinya KMHDI sebagai salah satu organisasi yang terlibat dalam pemantau pemilu. Ada beberapa hal yang kami sampaikan baik soal kesiapan teman-teman PD KMHDI Sulut untuk bersama-sama mengawal pemilu 2024 dengan memperhatikan tahap-tahap tugas sebagai pemantau nantinya,” kata Narasima.
Ia juga menyampaikan persoalan partisipasi umat Hindu di Sulawesi Utara untuk menyukseskan pemilu 2024 nanti, kami juga akan konsisten menjadi bagian dari pada pemantau pemilu yang siap mengedukasi dan mensosialisasikan mengenai pemilu di tataran mahasiswa dan masyarakat.
“Dengan pertemuan hari ini, kami berharap PD KMHDI SULUT terus bisa bersinergi bersama Bawaslu provinsi Sulut dan juga kami berharap Bawaslu provinsi Sulut bisa melibatkan KMHDI di setiap tahapan dari pemilu sampai di puncak pesta demokrasi nantinya di tahun 2024,” tutup Narasima.
Dalam Audiensi tersebut turut dihadiri oleh Awaludin Umbola selaku Koordinator Divisi pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat. Supriyadi Pangellu selaku Koordinator Hukum dan penyelesaian sengketa serta Donny Rumagit selaku Koordinator Divisi Sumber daya Manusia, organisasi, pendidikan dan pelatihan(*).
