Liando: Polarisasi Pemilu Ganggu Wawasan Kebangsaan 

  • Bagikan

actadiurna.id- Saat ini, Kebebasan individu di Indonesia makin memprihatinkan karena tidak dapat dikontrol saking bebasnya. Bebas dalam melakukan tindakan apa saja termasuk menghasut, mengadudomba, merampok, merampas, dan mencelakakan orang lain. Hal itu disampaikan Dosen Fisip unsrat Ferry Daud Liando ketika memberikan materi pembekalan Wawasan Kebangsaan di Kantor DPRD Sulut, Jumat (02/12/2022).

Menurut Liando, tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok sudah kerap diluar batas wajar sehingga memicu penyimpangan sosial dan mereka berlindung dalam “demokrasi”.

“Banyak pihak melakukan tindakan tidak wajar dan tanpa batas kerap berlindung bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Demokrasi sering disalahpahami bahwa seolah-olah setiap warga negara berhak melakukan apa saja,”ujar Liando.

Ketidakmampuan seseorang untuk memahami dan menganalisis perihal Hak Asasi Manusia (HAM) akan merujuk pada pengertian yang salah sehingga dapat menghalalkan segala cara.

“Banyak yang salah kaparah terkait Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia bukan berarti setiap warga negara bebas berbuat apa saja termasuk tindakan kejahatan,” Lanjut Liando.

Masyarakat memiliki pilihan yang berbeda terhadap satu individu dengan individu lainnya. Sehingga menjelang pemilihan umum kerap melahirkan polarisasi.

Ferry mengungkap bahwa fenomena polarisasi adalah hal yang wajar untuk terjadi. Namun, kelompok-kelompok elit menantikan kesempatan itu untuk dimanfaatkan agar saling mengitimidasikan satu sama lain.

“Polarisasi harusnya hal yang wajar. Namun sebagian elit kerap memanfaatkan polarisasi itu saling mengintimidasi dan mengadu domba. Masing-masing sering melemparkan rasa sentimen, kebencian, dan permusuhan,”tuturnya

Penyebab terjadinya hal ini antara lain karena negara Indonesia mempunyai ancaman krisis keteladanan. Masyarakat makin terbelenggu dengan kemiskinan dan buruknya pelayanan publik. Namun, para wakil rakyat yang dipilih untuk menduduki jabatan-jabatan politik tidak dapat memenuhi janji-janji yang diumbar melalui kampanye untuk merebut hati rakyat.

Kita sering melihat banyak aktor politik yang hanya memamerkan kekayaan yang mereka miliki. Tetapi, hanya sedikit yang bisa menjadi teladan.

“Sebagian aktor politik yang harusnya menjadi teladan namun banyak yang hanya mempertontonkan kekayaan dan bahkan ada dugaan sebagian atas hasil kekayaan tersebut didapatkan dari tindakan yang menyimpang,” tegas Liando.

Pada saat waktu kampanye, calon berlomba-lomba untuk memenangkan pemilu dengan cara dan upaya yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kejujuran. Perilaku para aktor politik ini, juga mewabah pada sebagian masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa ada Faktor lainnya yang disebabkan yaitu perkembangan teknologi yang makin vulgar dan tidak dapat dikendalikan bahkan regulasi dan sanksi yang diberikan tidak melahirkan efek jerah bagi aktor-aktor politik tersebut. Salah satu cara untuk mencegah adalah penguatan wawasan kebangsaan bagi setiap warga negara.

“Wawasan kebangsaan adalah pengetahuan tentang komitmen bagaimana menjaga keutuhan bangsa, bagaimana mencapai hal tersebut, dan apa yang menjadi kewajiban bagi setiap warga negara. Wawasan kebangsaan memiliki peran untuk memberikan semangat menjaga dan memelihara keutuhan negara Indonesia,” tandas Liando.

Editor : Meiling Siape

  • Bagikan