actadiurna.id – Aktivis perempuan asal Tapanuli, Malona Aruan, mendesak pemerintah pusat menetapkan status bencana nasional atas banjir besar yang melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Bencana ini menelan ratusan korban jiwa dan merusak ribuan rumah.
Lona menilai pemerintah tidak boleh hanya memberi jawaban normatif, terutama di tengah kecurigaan publik mengenai penyebab banjir. Ia menyoroti dugaan aktivitas pembalakan liar setelah warga melihat jutaan potongan kayu terseret arus hingga menghantam pemukiman.
“Masyarakat menuding karena apa yang mereka lihat. Jutaan kayu itu bukan hal kecil. Pemerintah harus serius menyelidiki, bukan sekadar menyampaikan jawaban normatif,” tegasnya
Selain mendorong investigasi serius, Lona meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat segera turun ke lapangan untuk membantu renovasi rumah-rumah warga yang hancur. Ia membandingkan respon lambat kementerian dengan langkah cepat yang pernah dilakukan saat gempa di Nusa Tenggara Timur dan daerah lain.
Lona juga mendesak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) membentuk tim khusus trauma healing bagi ibu dan anak yang mengalami tekanan psikologis akibat bencana.
Di sisi lain, ia mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang langsung meninjau lokasi terdampak. Meski begitu, Lona mempertanyakan sikap sejumlah menteri yang menurutnya terlihat pasif.
“Saya berterima kasih kepada Pak Prabowo yang turun langsung. Tapi saya heran kenapa para pembantu presiden begitu pasif. Dulu, saat bencana terjadi, respon mereka biasanya cepat dan serentak,” tuturnya.
Lona berharap pemerintah pusat mengambil langkah luar biasa mengingat skala kerusakan yang terjadi. Menurutnya, koordinasi nasional dan penanganan terpadu sangat dibutuhkan agar masyarakat segera mendapatkan kepastian bantuan.
Redaktur: Maria Wotulo