actadiurna.id- Pemilu 2024 beropotensi akan lebih parah ketimbang pemilu 2019 lalu. Buruknya kualitas pemilu akibat kejahatan akan semakin sulit dicegah. Hal itu disampaikan Dosen Kepemiluan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fispol) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Ferry Daud Liando dalam seminar yang digelar Bawaslu RI di Hotel Luwansa, Selasa (21/03/2023).
Liando membawakan materi “Tindak Lanjut Hasil IKP 2024” beralasan bahwa pemilu yang seharusnya merupakan momentum politik peralihan kekuasaan namun pemilu mulai digiring pada kepentingan bisnis, kepentingan industri maupun kepentingan doktrinasi.
“Konflik yang terjadi selama ini bukan soal urusan politik, Tapi ada kepentingan lain,” ujar Liando.
Banyak pemilik modal ikut berkepentingan soal pemilu. Pemilik modal yang merasa kesulitan dengan kebijakan pemerintahan saat ini tentu tidak menghendaki status quo.
“Mereka ingin pergantian rezim. Bagi pemilik modal yang merasa diuntungkan dengan kebijakan pemerintah tentu berharap status quo dan menghendaki tidak terjadi perubahan rezim, pemilu akan terjadi perang antara kelompok konservatif dan progresif,” Imbuhan Liando.
Ferry menjelaskan bahwa Pemilu juga akan menjadi kepentingan industri. Saat ini makin menonjol operasi artificial intelegence. Mesin atau robot mulai mengendalikan tabiat manusia.
“Banyak informasi hoax, adu domba dan penyebar kebencian ternyata ada yang dikendalikan oleh kecanggihan teknologi walaupun operatornya adalah manusia pastinya ada kepentingan ekonomi dibalik ini,” tandas Ferry.
Menurut pengamatannya, Pemilu juga telah menjadi arena perang doktrin yang bernuansa SARA dan politisasi identitas betpotensi akan lebih marak terjadi.
Secara konkret terlihat dari polarisasi masyarakat saat pilkada DKI Jakarta tahun 2017 dan Pemilu 2019 yang awalnya mulai redup, kini mulai dihidupkan kembali. Sebagian media televisi sudah mulai menayangkan perdebatan aktor-aktor yang terkesan senang mengadu domba publik.
Ia menyebutkan bahwa Bawaslu dan jajaran memiliki tugas yang amat berat pada pemilu kali ini.
“Bawaslu diberikan kewenangan untuk memastikan pemilu secara berkualitas melalui proses pemilu jujur dan adil,” tutur Dosen Kepemiluan FISIP Unsrat tersebut.
Pemateri lain adalah Jojo Rohi dari Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Pusat dan Fentje Bawengan Tenaga Ahli Bawslu RI.
Reporter: Meiling Siape
