Verry Londa: Tidak Ada Kebijakan yang Sempurna, Perlu Evalusi dan Revisi

  • Bagikan

actadiurna.id — FOSKKASI Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) resmi dibuka dengan pelantikan pengurus FOSKASSI (Forum Kajian Kebijakan Publik dan Local Governance FISIP Unsrat), Rabu (26/06/2024).

Dr. Verry Y Londa, S.Sos, M.Si, pembina FOSKASSI sekaligus Kepala Program Studi (Kaprodi) Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Unsrat, menjelaskan bahwa tujuan pembentukan forum ini adalah untuk mendukung Program Kampus Merdeka.

“Tujuannya adalah untuk mendukung Program Pemerintah, Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka melalui pembelajaran dari kasus dan proyek yang ada di masyarakat. Inilah yang harus kita aplikasikan,” ujar Verry.

Ia juga menyatakan bahwa forum ini dapat mengaktifkan generasi muda agar lebih peka terhadap masalah-masalah yang ada di masyarakat.

“Banyak masalah di daerah yang tampak tidak terlihat oleh pemerintah,” ungkap Kaprodi Ilmu Administrasi Negara itu.

Pesan Dr. Verry untuk mahasiswa yang akan menjadi bagian dalam pemerintahan adalah agar mereka memahami dan mengetahui tindakan yang harus diambil berdasarkan masalah yang timbul.

Londa juga menekankan bahwa forum ini bertujuan untuk pengembangan pengetahuan mahasiswa mengenai Kebijakan Publik dan Good Local Governance.

“Bagaimana mengaplikasikan ilmu pengetahuan di masyarakat, serta proses pembelajaran bagi mahasiswa agar mampu menganalisis masalah-masalah publik dan produk-produk kebijakan,” tegasnya.

Ia juga menyatakan bahwa banyak produk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi ditolak oleh KEMENDAGRI.

“Banyak kebijakan yang perlu dikaji kembali oleh FOSKASSI terkait masalah-masalah publik saat ini, salah satunya adalah kebijakan daerah tentang minuman beralkohol atau Captikus,” ucap Londa.

Dr. Verry menyoroti produk kebijakan yang menjadi masalah bagi masyarakat.

“Contoh masalah di Manado seperti Reklamasi Pantai Boulevard II, serta isu-isu menarik dari pengembangan pariwisata, masalah pasar, dan masalah sampah, karena semua yang dilakukan pemerintah harus didasarkan pada kebijakan,” tuturnya.

Verry juga menyebutkan beberapa penelitian terbaru yang dilakukan oleh dosen Prodi Ilmu Administrasi Negara di Kampung Jawa Tondano.

“Ada tiga penelitian terbaru dari Ilmu Administrasi Negara yang melihat Kampung Jawa Tondano sebagai destinasi Wisata Budaya,” ujarnya.

Dr. Verry menjelaskan bahwa ada slogan dari Sulawesi Utara untuk program pariwisata yang lebih menekankan wisata alam dan buatan, namun wisata budaya kurang diperhatikan.

“Kita coba dorong dari sisi analisis kebijakan pengembangan wisata,” ucapnya.

Mantan Ketua MPM, Yosua Sinaulan berharap pengurus yang baru dilantik dapat menjalankan tugas dengan baik.

“Pengurus yang telah dilantik secara resmi agar menjalankan amanah ini dengan baik, mempertajam analisis supaya ada hasil dari pemikiran-pemikiran baru tentang Kebijakan Publik berdasarkan perspektif Kebijakan Publik,” pungkas Yosua.

Reporter: Silvia Manahampi

Redaktur: Nadia Morasa

  • Bagikan