actadiurna.id – Seorang mahasiswa bergadang berminggu-minggu menyusun bab demi bab, mengumpulkan data, dan merevisi tulisan berkali-kali. Ketika buku atau artikel jurnal itu diterbitkan, justru nama dosen yang tercantum sebagai penulis utama. Di lingkungan kampus, cerita seperti ini beredar pelan, dari mulut ke mulut, dan jarang berani diucapkan terang-terangan.
Mengapa mahasiswa diam? Karena relasinya tidak setara. Dosen yang namanya dicantumkan sering kali juga yang menentukan nilai, menandatangani persetujuan skripsi, atau menjadi pembimbing. Protes bisa berarti risiko: nilai tertahan, bimbingan dipersulit, studi tersendat. Permintaan yang awalnya terdengar seperti kesempatan belajar pelan-pelan, berubah menjadi tekanan yang sulit ditolak. Dalam situasi itu, diam terasa lebih aman daripada bersuara.
Padahal bagi mahasiswa, satu publikasi bisa menjadi bekal penting untuk mendaftar beasiswa atau melanjutkan studi. Ketika hasil kerja berpindah nama, yang hilang bukan sekadar pengakuan, melainkan kesempatan.
Aturannya sebenarnya jelas. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melindungi karya tulis, termasuk hak moral pencipta. Menurut Pasal 5 ayat (1) huruf a, pencipta berhak tetap mencantumkan namanya pada ciptaan yang digunakan untuk umum. Artinya, mahasiswa yang benar-benar menulis suatu karya berhak namanya tercantum, apa pun jabatan orang yang memintanya bekerja.
Standar etika kepengarangan ilmiah juga sejalan. Pedoman internasional seperti rekomendasi ICMJE menetapkan bahwa seseorang layak menjadi penulis jika memberi kontribusi substansial pada gagasan, data, atau penulisan naskah, serta ikut bertanggung jawab atas isinya. Jabatan, senioritas, atau kedudukan sebagai pembimbing tidak termasuk kriteria. Praktik mencantumkan nama tanpa kontribusi, yang dikenal sebagai honorary authorship, dianggap pelanggaran etika publikasi.
Dampaknya lebih jauh dari satu karya yang berpindah nama. Mahasiswa yang berkali-kali bekerja tanpa pengakuan bisa kehilangan motivasi meneliti dan menulis. Mereka belajar bahwa riset tidak membawa apa-apa bagi dirinya, lalu perlahan hanya menjadi tenaga bantu yang mengerjakan, tetapi tidak pernah diakui. Kampus yang seharusnya melahirkan peneliti justru mengajarkan bahwa kerja intelektual bisa diambil siapa saja yang punya kuasa.
Tentu tidak semua dosen demikian. Banyak yang membimbing dengan tulus dan mencantumkan nama mahasiswa secara adil. Melibatkan mahasiswa dalam proyek riset dosen juga sah dan bermanfaat, selama peran dan urutan nama disepakati jelas sejak awal.
Karena itu, persoalan ini tidak cukup diselesaikan dengan imbauan moral. Perguruan tinggi perlu membuat kesepakatan kepengarangan tertulis di awal setiap proyek, memakai kriteria kontribusi yang transparan untuk menentukan siapa penulis dan siapa yang cukup diucapkan terima kasih, serta menyediakan mekanisme pengaduan yang aman. Mahasiswa yang melapor harus terlindungi dari balasan berupa nilai atau hambatan studi.
Jabatan akademik tidak boleh menjadi alasan mencantumkan nama pada karya yang tidak dikerjakan. Perguruan tinggi seharusnya menjadi tempat generasi muda belajar menjunjung kejujuran ilmiah. Jika karya mahasiswa bisa berpindah nama tanpa konsekuensi, yang diwariskan bukan ilmu, melainkan kebiasaan menormalisasi ketidakadilan.
Oleh: Hikma Latabi




