actadiurna.id – Proses Pemilu dengan sistem proporsional daftar tertutup tengah hangat dalam perdebatan publik. Hal ini pun mendapatkan atensi dari Dosen Kepemiluan Unsrat, Ferry Daud Liando dan Dosen Hukum Tata Negara Unsrat, Toar Palilingan.
Pendapat itu disampaikan dalam diskusi bertajuk “Menakar Sistem Pemilu Ideal Untuk Pemilu 2024 dan Demokrasi Indonesia Saat Ini” yang digelar Manado Legal Studies Community (MLSC) bersama Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi (LDHK) Fakultas Hukum Unsrat, Senin (12/06/2023).
Dalam kesempatan tersebut, Liando menyebut persoalan sistem pemilu dengan daftar terbuka ataupun tertutup merupakan urusan teknis yang seharusnya diserahkan ke Mahkamah Konstitusi.
“Perdebatan apakah tertutup atau terbuka itu bukanlah soal sistem Pemilu tapi soal teknis,” ucap Liando.
Liando mengatakan, sistem Pemilu yang diterapkan diberbagai dunia memiliki banyak varian, namun didominasi oleh tiga varian sistem yaitu Sistem Pemilu Pluralitas/mayority, Sistem Proporsional dan Sistem Campuran dari keduanya.
“Pilihan sistem Pemilu kerap didasarkan pada sejarah negara, bentuk negara, sistem pemerintahan, karakteristik partai politik, dan kondisi sosial dan budaya masyarakat,” katanya.
Ia pun menjelaskan, di Indonesia sendiri sesuai konstitusi, menggunakan Sistem Pemilu Proporsional. Pilihan ini mempertimbangkan karakteristik masyarakat yang heterogen, patriarki, sistem kepartaian dan pemerintahan presidensial.
Toar Palilingan juga berpendapat bahwa permasalahan saat ini bukan soal sistem proporsional daftar tertutup atau terbuka tapi bagaimana mencari solusi dari proses demokrasi yang terlepas dari lilitan oligarki.
“Urgensi hari ini bukan pada proporsional tertutup atau terbuka namun bagaimana kita mencari solusi terhadap proses demokrasi terlepas dari lilitan oligarki,” jelasnya.
Ia menyebut, faktor calon legislatif atau eksekutif tidak maksimal bisa saja terjadi karena bukan seorang politisi yang menempati posisi tersebut.
Reporter: Mawaddah Malewo
Redaktur: Jessicha Dien
