actadiurna.id – Selalu menarik perhatian ketika seorang pejabat tinggi mundur, seolah publik cenderung membacanya sebagai tanda-tanda akan ada perubahan besar yang akan terjadi. Tidak terkecuali pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden yang riuh diperbincangkan di beranda media sosial kita hari-hari ini.
Kemarin, tepatnya Kamis, 12 November 2026, Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya ke MPR. Namun, yang kemudian memantik diskusi hangat, surat tersebut tidak menyertakan alasan spesifik walau di permukaan kita cukup bisa menduga-duga apa yang sebetulnya melatarbelakanginya, pasti pertanyaan yang muncul siapa yang akan menggantikannya?
Tapi sebenarnya tidak cukup kalau kita hanya membicarakan tentang hal tersebut, ada yang lebih menarik untuk kita diskusikan. Kalau menggunakan kacamata studi kebijakan publik, ada pertanyaan yang jauh lebih menentukan tetapi justru jarang diajukan. Yakni, apakah arah kebijakan akan berubah?
Jawabannya, tidak dengan sendirinya dan tidak sesederhana itu. Bukan karena Gibran tidak penting secara politik, melainkan karena kursi Wakil Presiden yang ia tinggalkan memang tidak pernah memegang kendali atas arah keputusan kebijakan. Memahami persoalan struktural ini memang bagi saya jauh lebih mendesak daripada sekadar meributkan motif subjektif pengunduran dirinya.
Kursi Tanpa Hak Veto
Kalau menggunakan perspektif studi kebijakan publik, fenomena ini dapat diuji melalui cara yang sederhana untuk melihat apakah pergantian seorang aktor akan mengubah arah kebijakan. George Tsebelis (2002) dalam teori institusionalnya mengenai veto player menjelaskan bahwa kebijakan hanya dapat berubah ketika aktor yang memiliki hak untuk menyetujui atau menolak keputusan tersebut berganti, atau ketika preferensi mereka berubah. Sebaliknya, aktor yang tidak memiliki hak veto dapat datang dan pergi tanpa banyak memengaruhi status quo.
Menariknya, Wakil Presiden di Indonesia bukanlah seorang veto player. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UUD 1945, jabatan ini hanya ditegaskan sebagai pembantu Presiden, tanpa rincian tugas atau kewenangan mandiri yang tegas. Undang-undang yang semestinya mengatur pembagian peran itu tak pernah lahir, sebab draf RUU Lembaga Kepresidenan telah mengendap di Badan Legislasi DPR sejak tahun 2001. Sehingga dalam praktiknya, tidak ada keputusan anggaran, regulasi, maupun program strategis yang mensyaratkan persetujuan Wakil Presiden.
Di lapangan, praktik politik kemudian langsung mengonfirmasi desain di atas kertas tersebut. Kewenangan Wakil Presiden bersifat derivatif, artinya hanya ada sejauh dilimpahkan oleh Presiden. Wapres Gibran baru menerima penugasan khusus pertamanya, seperti percepatan pembangunan Papua, sekitar sembilan bulan setelah pelantikan.
Sebagaimana disorot dalam berbagai laporan media nasional dan evaluasi publik pada April 2026, Menteri Dalam Negeri menegaskan bahwa perannya sebatas koordinator, sementara bisa kita lihat catatan kinerja memperlihatkan belum adanya capaian konkret yang signifikan. Akibatnya, jabatan yang agendanya ditentukan oleh pihak lain tidak bisa membawa agenda tersebut pergi ketika pejabatnya mundur.
Kendati demikian, tantangan terbesar datang dari ranah politik. Status Gibran sebagai putra presiden sebelumnya dan pengikat jaringan pendukungnya membuat kepergiannya bisa kemudian mampu mengubah peta koalisi politik nanti yang bisa berdampak pada arah kebijakan.
Namun, keberatan ini kemudian justru memperkuat diagnosis awal. Jika kebijakan benar-benar berubah setelah Gibran mundur, perubahan itu datang dari renegosiasi koalisi di sekitar Presiden, bukan karena kosongnya kursi Wakil Presiden. Sebab, pemegang hak vetonya tetap sama karena yang bergeser hanyalah tekanan di sekeliling kekuasaan. Dalam hal ini, istilah “kemudi tidak berpindah tangan” menemukan konteksnya, penumpangnya saja yang bertukar tempat duduk.
Tenaga Besar untuk Sebuah Kursi
Lalu, pertanyaannya kemudian adalah jika kursi itu tidak memegang kendali kemudi, mengapa dalam praktiknya menggunakan tenaga politik sebesar ini?
Masih hangat dalam ingatan kita, sejak 2023 kursi Wakil Presiden telah menyeret berbagai pusaran konflik seperti mulai dari putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia calon, sengketa dokumen pendidikan yang bergulir di Mahkamah Konstitusi hingga berujung di Mahkamah Agung, hingga usulan Hak Menyatakan Pendapat di DPR. Pengadilan, parlemen, partai politik, dan publik mencurahkan perhatian selama bertahun-tahun pada jabatan yang secara institusional nyaris tidak menentukan apa pun.
Dalam studi kebijakan publik, Bryan Jones dan Frank Baumgartner (2005) mengingatkan bahwa perhatian adalah sumber daya paling langka dalam pemerintahan. Lembaga dan publik hanya mampu menimbang sedikit isu dalam satu waktu, sehingga isu yang menguasai panggung agenda politik otomatis akan menyingkirkan isu lainnya.
Celakanya, ketika energi negara terkuras habis untuk membincangkan siapa yang duduk di kursi nomor dua, pertanyaan-pertanyaan krusial tentang efektivitas program senilai ratusan triliun rupiah, bencana alam dan kebakaran hutan, militerisme, proyek strategis nasional, gaji guru, dosen, nakes, dan lain sebagainya justru kehilangan panggung.
Di sinilah pengunduran diri ini perlu dibaca dengan kepala dingin. Jangan-jangan ada maksud lain para aktor dalam kejadian ini. Kalau meminjam kerangka pemikiran Murray Edelman (1964), literatur lama ini mengatakan bahwasanya gejala semacam ini dapat dibaca sebagai politik simbolik, di mana sebuah peristiwa yang menenangkan publik dengan kesan seolah-olah sesuatu telah dikoreksi, padahal struktur keputusan yang mendasar sama sekali tidak berubah.
Rasa-rasanya pengunduran diri memberi rasa tuntas secara psikologis, tetapi banyak yang tidak menyadari bahwa kebijakan tetap berjalan di atas rel yang persis sama atau makin buruk.
Menagih ke Alamat yang Benar
Konsekuensinya sangat jelas bagi akuntabilitas publik. Jika Wakil Presiden terbukti tidak memegang kemudi, kritik terhadap kebijakan kita arahkan pada siapa yang sesungguhnya memegang kendali atas semuanya, sebab desain regulasi menempatkan jabatannya hanya sekadar pada tataran politis. Alamat penagihan yang benar tetaplah satu, yakni Presiden.
Proses pemilihan pengganti nantinya juga akan menjadi ujian tersendiri. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, MPR diberikan waktu 60 hari untuk memilih dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Figur yang terpilih nanti akan memperlihatkan kepada kita apakah kursi ini diisi sungguh-sungguh untuk memerintah, atau sekadar untuk menata ulang koalisi menuju 2029.
Karena itu, momentum ini jauh lebih tepat dipakai untuk memperbaiki desain kelembagaan daripada sekadar menebak-nebak nama. Mengapa kita tidak kembali menggaungkan RUU Lembaga Kepresidenan agar peran Wakil Presiden diatur secara tegas dan tidak sekadar bergantung pada kedekatan politik? Pengawasan kebijakan, baik oleh DPR maupun publik, senantiasa perlu diarahkan ke tempat di mana keputusan itu benar-benar dibuat.
Dalam waktu dekat, kursi Wapres akan segera terisi. Tetapi selama kemudi tetap berada di tangan yang sama, pertanyaan yang layak kita tagih bukanlah siapa yang duduk di sebelah pengemudi, melainkan ke mana kendaraan ini sedang dibawa.
Referensi
Edelman, Murray. (1964). The Symbolic Uses of Politics. Urbana: University of Illinois Press.
Jones, Bryan D., & Baumgartner, Frank R. (2005). The Politics of Attention: How Government Prioritizes Problems. Chicago: University of Chicago Press.
Tsebelis, George. (2002). Veto Players: How Political Institutions Work. Princeton: Princeton University Press.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Oleh: Yosua R. Sinaulan (Mahasiswa Magister Kebijakan Publik Fisipol UGM, Alumni Ilmu Administrasi Negara FISIP Unsrat)
