actadiurna.id – Belakangan ini, kebijakan digitalisasi pendidikan kembali menjadi sorotan publik seiring perkembangan proses hukum dalam kasus korupsi pengadaan perangkat Chromebook di lingkungan Kemendikbud. Peristiwa tersebut kembali memunculkan diskusi mengenai pentingnya proses perumusan dan implementasi kebijakan publik agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Kasus yang saat ini menjadi perhatian publik harus menjadi pelajaran penting bahwa setiap kebijakan publik, terutama yang berdampak luas pada dunia pendidikan, harus disusun berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan. Pemerintah pusat tidak cukup hanya mengandalkan kajian dari tingkat atas, tetapi juga perlu melibatkan pemangku kepentingan di akar rumput, seperti guru, siswa, mahasiswa, akademisi, dan pemerintah daerah dalam proses perumusannya.
Dalam konteks kebijakan digitalisasi pendidikan, tujuan pemerintah tentu baik, yaitu meningkatkan kualitas dan pemerataan akses pendidikan melalui teknologi. Namun, implementasi sebuah kebijakan harus mempertimbangkan kesiapan pengguna, kondisi infrastruktur, serta kebutuhan riil di lapangan. Jika sejak awal masukan dari masyarakat dan pengguna akhir lebih banyak diakomodasi, kemungkinan besar kebijakan yang dihasilkan akan lebih tepat sasaran dan meminimalkan berbagai persoalan yang muncul di kemudian hari.
Oleh karena itu, saya melihat persoalan ini bukan hanya soal individu atau kasus hukum yang sedang diproses, tetapi juga momentum untuk memperbaiki tata kelola kebijakan publik. Ke depan, setiap pengambilan keputusan strategis harus lebih partisipatif, transparan, dan berbasis kebutuhan masyarakat agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh mereka yang menjadi sasaran kebijakan.
Oleh: Kelvin Dayo