actadiurna.id – Ada kejanggalan dalam dunia akademik ketika seseorang tercatat hadir tanpa pernah duduk di bangku kelas. Namanya ada di Portal Inspire dan persentase kehadirannya terpenuhi 80%, tetapi keterlibatannya dalam proses belajar tidak pernah terlihat sejauh mata memandang. Inilah titip presensi (titip absen), praktik yang tampak sepele namun menyimpan persoalan serius terkait kejujuran akademik. Di Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), persoalan ini sekiranya menjadi evaluasi bersama, bukan untuk menuding mahasiswa atau dosen, melainkan untuk membaca gejala budaya perkuliahan secara luas.
Dari sisi mahasiswa sendiri, titip presensi adalah pengingkaran atas tanggung jawab individu itu sendiri. Menitipkan kode presensi dan tanda tangan absen manual berarti membuat suatu kepalsuan atas sesuatu yang tidak dikerjakan atau dilakukan, dan menerima titipan itu berarti ikut memalsukannya. Praktik ini juga merugikan mahasiswa yang benar-benar hadir, karena usaha mereka diperlakukan sama dengan ketidakhadiran yang disamarkan. Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mewajibkan mahasiswa menjaga etika dan menaati norma pendidikan tinggi demi berkembangnya suatu budaya akademik. Alasan solidaritas pertemanan tidak mengubah kenyataan bahwa titip presensi bertumpu pada kebohongan dan kemunafikan.
Namun menimpakan seluruh kesalahan kepada mahasiswa adalah cara pandang yang timpang. Presensi yang biasanya berjalan sebagai rutinitas tanpa pengawasan yang ketat pada akhirnya akan membuka celah manipulasi, dan pelanggaran yang dibiarkan mengajarkan bahwa aturan hanyalah formalitas yang boleh disiasati. Dosen dan institusi turut bertanggung jawab memastikan pembelajaran benar-benar berlangsung dan aturan ditegakkan secara konsisten. Hal ini sejalan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menempatkan pembentukan watak dan akhlak mulia sebagai tujuan pendidikan, bukan sekadar kelengkapan administrasi.
Karena itu, solusinya harus lebih dari sekadar menghukum mahasiswa yang tertangkap. Disinilah peran Unit Pelaksana Teknik (UPT) Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam mengelola sistem Portal Inspire. Sistem presensi perlu dibuat sulit dimanipulasi (misalnya diharuskan adanya face scan di kelas yang sudah dijadwalkan biro akademik), aturan kehadiran dan sanksinya ditegakkan tanpa tebang pilih, dan pembelajaran dirancang agar mendorong partisipasi aktif sehingga hadir menjadi kebutuhan intelektual, bukan kewajiban administratif. Kampus bukan tempat mencatat siapa yang datang dan siapa yang tidak, melainkan ruang membentuk manusia yang sanggup mempertanggungjawabkan ilmu dan kejujurannya.
Oleh: Michael Kaghahing
