actadiurna.id – Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi(LMND) Eksekutif Kota Manado bersama PersatuanMahasiswa Halmahera Utara (PMHU) di Sulawesi Utaramenggelar aksi penolakan terhadap penganugerahan gelarPahlawan Nasional kepada mantan Presiden Soeharto. Aksi tersebut berlangsung bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan pada Senin, (10/11/2025).
Ketua LMND Manado, Anekz Titdoy, dalam orasinyamenyebut keputusan pemerintah memberikan gelar pahlawankepada Soeharto sebagai bentuk pengkhianatan terhadapsemangat Reformasi 1998.
Ia menilai, selama tiga dekade kepemimpinannya, Soehartotelah menutup ruang demokrasi dan menyebabkan berbagaipelanggaran hak asasi manusia.
“Hari ini pemerintah memberikan gelar pahlawan kepadasepuluh tokoh nasional, termasuk Soeharto yang berkuasalebih dari tiga dekade. Rakyat Indonesia trauma terhadappolitik akibat sikap otoriternya. Ruang demokrasi dibungkam, banyak aktivis hilang, pelanggaran HAM terjadi di mana-mana, serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN merajalela,” tegas Anekz.
Ia juga menyoroti bahwa Soeharto memang dikenal sebagai“Bapak Pembangunan”, namun berbagai program pembangunan di era Orde Baru justru dikelola secarasentralistik oleh keluarga Cendana.
Menurut Anekz, proyek-proyek seperti Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dan Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) menjadi contoh nyata praktik monopoli kekuasaankeluarga penguasa.
Anekz juga menambahkan, utang luar negeri Indonesia meningkat pesat pada masa pemerintahan Soeharto, sementarakekayaan keluarga Cendana justru berlipat ganda melaluiproyek-proyek negara.
“Pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto adalah bentukpengkhianatan terhadap sejarah perjuangan Reformasi, karenawatak kediktatorannya telah menimbulkan banyak korban jiwa, bahkan sebagian belum ditemukan hingga kini,” ujarnya.
Senada dengan itu, Ketua PMHU Sulut, Hen Tjodi, menilaimasa pemerintahan Soeharto merupakan periode kelam bagirakyat Indonesia.
Ia menyoroti kebijakan ekonomi Orde Baru yang membatasihak-hak petani dan menutup ruang kebebasan rakyat.
“Di era Soeharto, demokrasi dipasung dan rakyat dibuatmenderita. Melalui program Koperasi Unit Desa (KUD), petani tidak diperbolehkan menjual hasil bumi di atas hargayang ditentukan negara. Semua dikelola oleh keluargaCendana,” jelas Hen.
Menurutnya, slogan nasional “Pahlawanku adalah Teladanku” sangat tidak relevan jika disematkan kepada sosok Soeharto. Ia menegaskan, kepemimpinan Soeharto justru menunjukkansikap anti-demokrasi yang berujung pada gerakan rakyat besarhingga ia akhirnya lengser pada 1998.
“Gerakan rakyat yang masif saat itu menjadi bukti bahwakekuasaan otoriter tidak bisa bertahan lama. Rakyat menolakpenindasan,” tambahnya.
Menutup aksi tersebut, LMND Manado dan PMHU Sulutmenyerukan agar pemerintah segera mencabut gelar PahlawanNasional bagi Soeharto, karena dianggap tidak mencerminkannilai-nilai kepahlawanan, demokrasi, dan kemanusiaan yang diperjuangkan para pahlawan sejati bangsa.
Reporter : Dimas Palandeng
Redaktur : Anna Siahaan
